Majalah al Bashiroh -mencerahkan rohani bangsa-

Translate

Wednesday, November 9, 2016

Kehebatan Teori Politik Islam Imam Mawardi

Sebagai salah satu agama terbesar di dunia, Islam tidak hanya berisi ajaran tentang ritual ataupun ibadah, namun juga mencakup berbagai ajaran dan pemikiran untuk kemajuan peradaban. Seperti sistem interaksi sosial (fiqh al Muamalat), ekonomi (al Iqtishadiyat), pendidikan (tarbiyah) bahkan sistem politik kenegaran (fiqh al Siyasat). Para tokoh dalam sejarah Islam pun telah memberikan teladan sebagai pemerintah atau penguasa yang berhasil menjadikan negara dan rakyatnya unggul serta sejahtera. Juga banyak  ancaman bagi pemimpin yang dzalim dalam literatur Islam.

 Dunia tak dapat memungkiri prestasi Islam dalam melahirkan pemimpin-pemimpin unggul. Sebut saja Khulafa’ al Rasyidin, beliau-beliau adalah pemerintah yang bergemilang harta dan wilayah, tapi hati mereka tak pernah terpikat dengan kenikmatan dunia. Siapakah tokoh dunia yang patut disejajarkan dengan mereka?

Islam mempunyai Piagam Madinah sebagai bukti kegemilangan prestasinya di bidang administrasi kenegaraan. Dalam buku Islam, Liberalisme, Demokrasi dinyatakan bahwa Piagam Madinah adalah dokumen politik pertama dalam sejarah dunia yang meletakkan dasar-dasar toleransi antar umat beragama. Bahkan, seorang pakar politik seperti Robert N Bella menganggap bahwa sistem pemerintahan pada zaman Nabi Muhammad terlalu modern untuk setingkat masa beliau hidup.

Contoh lain yang menunjukan Islam sebagai pelopor ilmu politik adalah Imam al Mawardi. Beliau adalah salah satu ilmuwan muslim yang mumpuni dalam bidang fiqh al Siyasat (politik kenegaraan). Ulama yang lahir di kota Basrah ini mempunyai karangan berjudul al Ahkam al Sulthaniyah, yang merupakan salah satu Masterpiece Islam di bidang pemikiran politik kenegaraan. Beliau menulis kitab ini saat Eropa masih dikecamuk zaman kegelapan (sekitar tahun 500 M–1000 M). Padahal, kitab ini membahas permasalahan yang masih relevan untuk kasus pemerintahan zaman modern ini.

Secara rinci, beliau membagi kitab ini menjadi 20 bab. Diawali dengan bab tentang mengangkat pemimpin (aqdu al Imamah) dan diakhiri dengan bab tentang hisbah.
Pada bagian awal dari kitabnya, al Mawardi menyebutkan bahwa imamah/khilafah dibentuk untuk menggantikan posisi kenabian dalam mengurus urusan agama dan mengatur kehidupan dunia. Sementara mayoritas ulama’ dan pemikir politik Islam telah sepakat atas wajibnya keberadaan pemimpin yang mengatur jalannya umat. Yang dimaksudkan oleh al Mawardi dengan Imam adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara. Dalam hal konsep imamah,  selain memberikan baju politik kepada jabatan kepala negara, al Mawardi juga memberikan baju agama. Menurut beliau, Allah mengangkat seorang pemimpin sebagai pengganti nabi (khalifah) untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat politik. Dengan demikian, seorang imam adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin politik.

Sedangkan prosedur pengangkatannya, menurut al Mawardi terbagi menjadi dua. Pertama, pemimpin diangkat oleh dewan pemilih yang disebut ahlu al Aqdi wa al Hali. Kedua, pemimpin diangkat oleh pemimpin sebelumnya.

Proses pengangkatan sahabat Abu Bakar al Shiddiq merupakan dasar bagi prosedur pertama. Karena beliau diangkat atas dasar hasil musyawarah para sahabat setelah wafatnya Nabi. Sementara proses pengangkatan sahabat Umar sebagai dalil bagi prosedur kedua. Karena sahabat Umar diangkat menjadi khalifah atas wasiat Abu Bakar.

            Tentunya ada syarat yang mengikat bagi para ahlu al Aqdi wa al Hali. Selain adil, mereka harus memiliki ilmu yang memungkinkan mereka mengetahui calon yang memenuhi syarat sebagai imam. Mereka juga wajib bijaksana dalam menentukan pilihannya. Menurut al Mawardi, syarat menjadi pemimpin sangat ketat. Calon imam harus berasal dari keturunan Quraisy, bersikap adil dan memiliki ilmu yang cukup untuk berijtihad. Calon imam pun disyaratkan memiliki indra dan anggota tubuh yang masih lengkap dan sehat. Mempunyai wawasan dalam mengatur kehidupan rakyat serta mampu mengelola kepentingan umum. Tentunya calon imam harus berani untuk melindungi rakyat dan menghadapi musuh.

                 Setelah membahas persoalan imamah, al Mawardi melanjutkan dengan pembahasan tentang wazir. Menurut beliau, wazir (pembantu pemimpin)  ada dua macam. Pertama, wazir tafwidh. Yaitu wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Wazir ini dapat dikatakan sebagai perdana menteri. Karena besarnya kekuasaan wazir tafwidh ini, maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan khalifah. Kedua, wazir tanfidz. Yaitu wazir yang hanya bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaan yang digariskan oleh wazir tafwidh. Ia tidak berwenang menentukan kebijakan sendiri.

               Bab setelah pembahasan tentang wazir mempunyai garis besar seputar hukum-hukum fikih seperti had, jihad, ta’zir, dll.

             Dalam kitab al Ahkam al Sulthaniyah, sistem pemerintahan Islam dikaji dengan cukup terperinci. Ala kulli hal, kajian-kajian terhadap karya para ulama kita seyogyanya mampu menyadarkan betapa karya-karya klasik Islam kaya dengan khazanah pemikiran yang sangat relevan jika dikaji dan diterapkan di zaman sekarang. Sayangnya peninggalan Islam seperti ini kini dianggap tidak penting (sebagaimana warisan keilmuan Islam lainnya) bahkan sering dianggap tidak bernilai ilmiah. Sehingga jarang diperkenalkan kepada para siswa dan mahasiswa jurusan ilmu politik. Maka, jangan heran jika banyak sarjana ilmu politik yang buta dengan khazanah politik Islam.

Referensi :
1.    al ahkam al sulthoniyah
2.    www.arrahmah.com
3.    Islam, Liberalisme, Demokrasi


 judul : al Ahkam al Sulthaniyah
pengarang : al Imam al Mawardi
Penerbit : Dar al Fikr

0 komentar:

Post a Comment