Majalah al Bashiroh -mencerahkan rohani bangsa-

Translate

Saturday, September 26, 2015

Be Positive dengan Syariat Islam


Permasalahan pornografi menjadi topik bahasan yang tak kunjung padam. Termasuk silang pendapat sejumlah kelompok  yang mempertanyakan relevansi dan kejelasan visi syariat mengatasi masalah pornografi di zaman ini.

                Sebagaian dari mereka beragumen bahwa syariat Islam saat ini, tidak sensitif dan responsif terhadap perubahan zaman. Desain hukum yang digarap oleh fuqaha’ dan para mufassir dirasa out of date (kuno), tidak mampu memenuhi kebaikan dan kemaslahatan umat manusia di era kekinian. Apalagi klaim konsep hijab sebagai pelindung kaum hawa hanyalah produk impor budaya yang hanya membuat ruang diskriminasi baru bagi wanita. Benarkah demikian?

Seputar Status Hukum

             Sebagai langkah awal penyelamatan, syariat Islam telah melakukan upaya prefentif dengan memberi label haram kepada hal-hal yang berpotensi menjadi fitnah, seperti melihat ajnabi dll (lihat perinciannya dalam kitab-kitab fiqh). Apalagi untuk mengkonsumsi konten pornografi? Untuk itulah mengapa Islam memerintahkan untuk menundukkan pandangan untuk menghindari fitnah yang akan menjurus kepada perbuatan dosa.

Siapa sih yang sebenarnya dilindungi?

                Konsep ini menawarkan visi hukum yang jelas untuk melindungi umat secara umum agar tidak menjerumuskan diri mereka dalam bahaya (dengan mengakses pornografi), apalagi sampai membahayakan bagi muslim lainnya, khususnya kaum hawa dan anak-anak yang lazimnya dijadikan sebagai objek eksploitasi seksual akibat adiksi pornografi. Hal ini didasari surah al Baqarah ayat 195:

”Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Kedua, melidungi  keturunan (حفظ النسل) akibat adiksi pornografi yang berujung kepada perbuatan zina secara bebas dan berpotensi menghancurkan nilai martabat perempuan serta generasi yang akan datang  dengan kenaikan kasus aborsi dan kelahiran anak tanpa kejelasan nasab.

                Ketiga, proteksi akal (حفظ العقل). Inilah dasar semangat penyelamatan moral yang digagas syariat untuk melindungi umat dari dampak pornografi yang mampu merusak akal sehat (sebagaimana yang dijelaskan pada uraian sebelumnya).

Persepsi kaum sekuler, esensialis[1] dan liberal

                Kalaupun masalah pengaturan syariat diklaim sebagai bentuk intervensi agama dan melanggar HAM, pemasungan dalam wilayah pribadi atau bahkan mengancam demokrasi, toh hal itu tidak menjadi masalah. Bukankah kita juga mempunyai hak asasi untuk hidup sehat tanpa pornografi?

                Esensi dasar agama Islam adalah mendidik emosi dan nafsu manusia secara global melalui kendali akal dan syariat untuk menjadi pribadi yang luhur, berdiri di atas nilai-nilai kesucian, kebersihan dan kebeningan jiwa.

                Untuk itulah,meski pada dasarnya akses pornografi sendiri merupakan kegiatan pribadi, namun tetap saja imbas dari perbuatan tersebut memiliki dimensi sosial yang luas. Sejauh apapun kegiatan tersebut, selama bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam Islam maka dianggap patut untuk diatur dalam rangka memberi perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Alasan itulah yang menjadi dasar mengapa penaatan ketentuan-ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang diatur dalam syariat Islam.

Sebagai realisasinya,  Islam melarang upaya untuk mendekati zina sebagaimana yang dipaparkan oleh al Qur’an (surah al Isra’ ayat 32 وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً), yang tak lain untuk mencegah beragam hal masuk kepada titik awal perzinaan. Termasuk di dalamnya berbagai bentuk stimulus (suara, gambar, sentuhan atau lainnya) yang mampu mendatangkan libido (hasrat seksual) dari konten pornografi.

                Lebih dari itu, syariat juga melindungi orang lain untuk tidak terjerumus dalam dosa akibat entertaining tubuh karena mengumbar aurat, baik itu dari pihak laki-laki atau perempuan. Inilah nilai unggul syariat Islam yang tidak banyak dipahami.

Solusi Cerdas

Pola hukum yang ditawarkan oleh syariat Islam merupakan solusi cerdas untuk masalah adiksi pornografi saat ini. Pertama, ia tidak serta merta memvonis secara frontal bagi mereka yang menampilkan suguhan aurat (pornografi), apalagi sampai melakukan pengambinghitaman atas korban (viktimisasi). Namun, ia memberi sosialisasi bertahap dengan kurun waktu yang cukup panjang. Dimulai dengan perintah menutup aurat dari sebuah keluarga (dengan penjabarannya), memberi kefahaman tentang batasan aurat dan dibarengi dengan perintah untuk menundukkan pandangan terhadap hal-hal yang diharamkan (Q.S al Ahzab ayat 59 dan an Nur ayat 30-31) serta pengaturan hubungan antar mahram secara terperinci. Tinggal bagaimana sebuah keluarga mampu mensosialisasikan penekanan tentang kewajiban taat kepada aturan tersebut.
Al Qur’an sendiri menyinggung beberapa peringatan tentang tanggungjawab terkait masalah inderawi, seperti ungkapan ayat:
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً

                Setiap apa yang melekat pada jasat kita saat ini, termasuk mata dan pendengaran menuntut sebuah pertanggungjawaban kelak di hari penghakiman masal. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya segala fasilitas yang melekat pada tubuh kita adalah hak pakai bukan hak milik.

                Secara bertahap, pola peringatan tersebut naik menjadi ancaman keras dan jika memang adiksi pornografi tersebut direalisasikan dengan perbuatan zina (berjima’) sesuai redaksi hadits

....فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ. إمام مسلم كتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره (7658)

maka hal itu akan berlanjut pada reaksi penjatuhan hukuman had (jika memang terjadi perzinahan sesuai kriteria dalam pembahasan fiqh), sebagaimana uraian pada Q.S an Nur ayat 2:

 “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

                Dan sanksi hukum ini juga membawa kepada beban psikis karena memang disyaratkan untuk disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman sehingga mampu membawa efek jera bagi pelaku dan memberi pelajaran hidup bagi kaum mukmin yang menyaksikan hal tersebut.             Kalaupun pensyariatan hukum cambuk (selain zina muhshan) dan rajam (bagi zina muhshan) merupakan tindakan keras dan tidak manusiawi, bukankah memang unsur dari hukuman itu haruslah keras (al Qaswah )?

                Dr. Sa’id Ramadan al Buti (1992: 103; Raysuni, 2000: 45-49) menjelaskan bahwa salah satu unsur penting dari sesuatu hukuman adalah al Qaswah (keras). Kalaulah unsur ini hilang niscaya hilanglah makna sesuatu hukuman. Perlu diingat bahwa kekejaman hukuman itu sesuai dengan kekejaman yang dilakukan oleh si kriminal (the principle of retribution). Dengan begitu prinsip keadilan yang merupakan salah satu maqasid Syari’ah sudah terpenuhi.[2]

Ketakutan kaum feminis, sekuler, esensialis[3] dan liberal yang tak beralasan (fobia) sebenarnya (dimungkinkan) muncul dari sempitnya perspektif mereka dalam memahami syariat, adanya dikotomi antara objek dengan hukum yang menjadi media penyampai tujuan (maqasid) atau memang adanya keengganan atas penerapan syariat.

Namun, yang terpenting adalah bagaimana memaknai syariat Islam, khususnya terkait solusi permasalahan adiksi pornografi dengan persyariatan hijab, had dan lainnya sebagai hal sesuatu yang mampu membuat kehidupan umat lebih positif. Karena bisa dipastikan tidak ada pensyariatan hukum kecuali adanya maslahat, meski terkadang tidak semua kemaslahatan tersebut bisa dijangkau oleh akal. Wallahua’alam (HQ)
Sumber:
روائع البيان تفسير الآية الأحكام من القرآن للشيخ محمد علي الصابوني.
المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني لالدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.
As Syech Ibrahim al Baijuri, “Hasyiah al Baijur”i, kitab ahkam an Nikah h.190. Dar al Kutub al Islamia, Jakarta
Nirwan Syafrin Arma, Esai “Antara Ketetapan Nass Dan Maqasid Syari’ah” dan berbagai symber terkait lainnya.



[1] Sebutan bagi kelompok yang memahami ayat-ayat al Qur’an secara esensial bukan makna literal, yang penting tujuannya, bukan bentuk hukumannya. Dr. Yusuf Qaradawi menggelar mereka sebagai kaum neo-Mu’attalah (orang yang mengabaikan nash-nash al Qur’an).
[2] misterrakib.blogspot.com
[3] Sebutan bagi kelompok yang memahami ayat-ayat al Qur’an secara esensial bukan makna literal, yang penting tujuannya, bukan bentuk hukumannya. Dr. Yusuf Qaradawi menggelar mereka sebagai kaum neo-Mu’attalah (orang yang mengabaikan nash-nash al Qur’an).

0 komentar:

Post a Comment