Majalah al Bashiroh -mencerahkan rohani bangsa-

Translate

Sunday, February 16, 2014

Perspektif Keindonesiaan Menuju Masyarakat Madani



Terpuruknya parpol Islam dalam popularitas dan elektabilitas serta rendahnya kuantitas pemimpin Islam saat ini, membawa keprihatinan tersendiri bagi kita. Sebagai tuan rumah dengan mayoritas penduduk beragama Islam saja kita masih sering kalah dalam kancah perpolitikan, khususnya dalam kursi kepemimpinan. Beragam evaluasi dan kajianpun digalakkan. Namun, masih saja menyisahkan belbagai pertanyaan yang terus berkembang. Salah satunya tentang kriteria pemimpin yang ideal dalam perspektif Islam yang universal.
Berikut ini wawancara singkat staf redaksi majalah Al-Bashiroh tentang “Pemimpin yang ideal dalam perspektif Islam“ bersama KH. Marzuqi Mustamar selaku Pengasuh PP. Sabilurrasyad Gasek Malang sekaligus Wakil Suriyah PWNU Jatim dan staf Dosen  UIN Malang.
·        Bagaimanakah kriteria pemimpin yang ideal dalam Perspektif Syariat Islam?
          Saya tidak mengistilahkan perspektif syariat Islam atau bukan, tapi perspektif secara keindonesiaan. Terserah bagaimana orang menilai, yang terpenting seorang pemimpin harus memiliki dasar-dasar kepemimpinan.
          Pertama, seorang pemimpin harus memiliki jiwa nasionalis tulen, berwawasan luas, mempunyai kesadaran dan keyakinan bahwa menjaga keutuhan dan keamanan sebuah negara adalah suatu keharusan karena keamanan dan keutuhan bagi umat Islam Indonesia merupakan kebutuhan mutlak agar mampu menunaikan ibadah dengan damai dan tentram di manapun dan kapanpun dikehendaki.
          Berangkat dari hal tersebut, seorang pemimpin negara, baik presiden ataupun DPR tidak boleh terindikasi transenasional dari kelompok atau partai asalnya. Tidak diperkenankan sebuah partai politik mempunyai relasi dengan kekuatan global yang disetir oleh kekuatan luar negeri dengan mengatasnamakan Amerika maupun Timur Tengah.
          Andai kepemimpinan seorang pemimpin tidak disertai dengan kesadaran dan tanggung jawab. Bagaimana bisa dia menjaga keutuhan negara ini mulai dari Sabang sampai Merauke? sedangkan kriteria yang disandang tidak memenuhi persyaratan dan kelayakan sebagai seorang pemimpin. Ujung-ujungnya, kepemimpinan hanya dijadikan dalih menegakkan syariat islam, akan tetapi kenyataannya malah membuat perpecahan di negeri ini. Sebagai contoh jika tanah Jawa dijadikan sebagai negara Islam dan Papua sebagai negara Kristen atau lainnya. Hal tersebut akan menghasilkan bad impact bagi kelangsungan dakwah masyarakat muslim Papua di masa mendatang. Bahkan, dampaknya bisa jauh lebih buruk dari itu. Masjid dijadikan sebagai kandang babi apabila Papua telah dilegalkan menjadi negara Kristen lantaran Jawa dan sekitarnya ngotot supaya menjadi negara Islam. Nau’dzubillah.
          Karena adanya problematika tersebut, perspektif keindonesiaanlah yang harus dikedepankan sebagai syarat penting untuk membentuk sosok pemimpin yang tangguh. Tangguh dalam menjaga keutuhan negara dari segala bentuk perpecahan yang akhirnya membawa keuntungan bagi umat Islam.
          Kedua, Pemimpin harus mempunyai wawasan dan pemikiran yang luas. Kalau yang pertama mewakili kalimat ukhuwah wathaniah sedangkan yang kedua mewakili kalimat ukhuwah basyariah. Tidak boleh menjadikan dakwah amar ma’ruf nahi munkar sebagai kedok untuk membuat kebijakan dalam bentuk Perda dan Undang-Undang yang pada akhirnya akan melanggar norma–norma syariat dan nilai-nilai kemanusiaan.
          Kendatipun orang-orang menyebut Indonesia bukan negara Islam, tapi mayoritas penduduknya muslim. Kalau pemimpin itu muslim dan memimpin umat yang mayoritas muslim namun membuat kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan Perda dan Undang-Undang, hal tersebut bisa mencoreng citra Islam itu sendiri. “Itu lho, kalau negara dipimpin oleh kader yang berbasis Islam, menegakkan HAM aja tidak becus”. Mungkin opini seperti itulah yang akan menghinggapi telinga kita. Jika memang demikian, bagaimana cara membuat regulasi secara tidak sembrono. Membuat pemerataan ekonomi secara adil, padahal faktanya masyarakat masih banyak yang terlantar?
          Bagaimana bisa menegakkan keadilan politik dan menjanjikan pendidikan yang istimewa, jika semua itu hanya omong kosong atau sekadar bualan belaka. Kalau sudah seperti ini, Islamlah yang akan jadi bahan cemohan. Jadi, akan timbul stetmen bahwa hanya agama yahudi, kristen atau yang lainnya yang mampu mewujudkan keadilan, bukan Islam. Hanya pemimpin merekalah yang bisa mengangkat nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Buktinya, negara dengan basis non Islam mampu melayani masyarakatnya dengan baik. Beginilah, kalau hablum minallah tidak memperhatikan hablum minannas, dampaknya akan merugikan hablum minallah itu sendiri. Islam tanpa didasari dengan ukhwah basyariah akan berimbas buruk terhadap kredibilitas Islam itu sendiri.
          Oleh karena itu, harus diawali dengan kesadaran untuk mempertahankan keutuhan negara kemudian diimbangi dengan wawasan luas untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
          Ketiga, pemimpin itu harus tangguh, kuat dan amanah atau biasa disebut dengan Qawiyyun Amiin. Apabila pemimpin tidak mempunyai keberanian maka dia akan mudah goyah. Karena jika ada orang yang pro kepada seseorang juga pasti ada orang yang kontra dengannya. Pemimpin tersebut juga tidak boleh cengeng, dia harus accountable dengan segala yang telah dia perbuat dan berani mengambil keputusan demi keutuhan negara dalam mewujudkan keadilan tersebut.
          Cara menanggapi dan menangani semua itu, harus dihadapi dengan kepala dingin dan tidak impruden (gegabah). Karena tidak mungkin semua hal menguntungkan tanpa ada kerugian, kalau ada yang rugi pasti ada yang untung . Akan tetapi, apabila semua hal tersebut disikapi dengan kepala dingin maka keuntungan lebih tertuju kepada khalayak banyak.
          Kalau pemimpin itu was-was, mudah bimbang dan plin-plan dalam mengambil keputusan dan kebijakan, maka orang demikian itu tidak boleh dijadikan sebagai pimpinan.
Di samping dia teguh secara fisik dan mental, dia juga harus mempunyai sifat amanah. Selain itu, dia harus mengerti betul tentang keindonesiaan bukan hanya mengerti teori kepemimpinan dan politik saja tapi dia harus mengerti seperti situasi dibelbagai daerah. Misalnya saja di Bali dan Jawa.
          Kebijakan UUD yang umum diterpakan di seluruh nusantara itu, harus dipegang betul oleh orang yang mengerti kondisi di setiap daerah. Saya kurang begitu senang dengan segala teori-teori politik hasil impor dari negera lain. Seperti Iran dengan misi imamahnya dan Timur Tengah dengan konsep khilafahnya yang diusung oleh ikhwanul muslimin PKS. Kerena teori pemerintahan seperti itu jika dijalankan oleh orang yang mengerti tentang Al-Qur’an dan Sunnah tanpa memahami situasi dan kondisi negara, sama halnya memakai pakaian yang tidak terlalu bagus namun dijahit oleh orang yang benar-benar mengetahui ukuran dan bentuk badan sehingga sesuai dan cocok, dari pada memakai produksi luar negeri yang harganya mahal dan bermerk tapi tidak sesuai dengan kondisi badan.
Pemimpin harus mengerti tentang penderitaan umat dan kondisi yang ada di setiap daerah. Sehingga semua permasalahan bisa diselesaikan dengan lancar.
Sekuat-kuat orang Islam dia harus hanif. Hanif itu flexible, lues dan toleran, hanifan muslima dan hanif yang samhan.
          Tidak menjadikan Islam sebagai alasan untuk memukul rata antara kondisi di Jawa dan Bali sehingga mengakibatkan semua berantakan.
          Yang tidak kalah penting dari itu, seorang pemimpin harus zuhud yaitu tidak punya cacat uang (matre). Tidak terjerat kasus keuangan dan korupsi dalam artian dia itu bersih. Andaikata dia pernah terjerumus dalam kasus keuangan maka sulit baginya untuk meluruskan orang lain. Tidak bisa meluruskan polisi yang korupsi karena polisi itu mengetahui kartu traf orang tersebut. “Anda jangan macam macam sama saya nanti saya buka kasus anda.’’ Kata si polisi.
          Dia harus mempunyai moral yang luar biasa. Maksudnya baik akhlaknya dan ibadahnya. Baik terhadap masyarakat, dermawan dan tawadhdhu’. Juga mempunyai jiwa kebangsaan dan kepemimpinan yang mendalam. Biarpun tidak bisa seratus persen paling tidak mendekati itu.

·        Bagaimana seharusnya sikap masyarakat muslim Indonesia dalam memilih pemimpin demi kemajuan bangsa dan agama Islam?
Secara umum, saya kira lebih baik kaum muslimin mengikuti arahan dari ulama. Karena ulama memiliki pandangan luas dan lebih mengetahui tentang kriteria-kriteria pemimpin yang baik dan benar menurut ajaran Islam. Juga harus selektif memilih, lebih baik dipimpin sosok yang biasa agamanya namun nurut dan tunduk pada kyai dan ulama, daripada memilih pemimpin religi namun sok tau dan merasa paling benar.
·        Bagaimana pandangan kyai tentang masyarakat muslim Indonesia yang memilih golput dari pada menyalurkan hak suara mereka?

          Ketika non muslim menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan sedangkan kaum muslimin memilih golput. Sikap seperti itu, sama halnya dengan mendukung kemenangan di pihak lain. Sadar atau tidak, dalam kondisi demikian HTI mengharamkan memilih dan menganjurkan golput bagi umat Islam karena melihat kondisi para pemimpin yang tidak lagi mengemban amanah atau tidak sesuai dengan pandangan mereka. Ketika HTI mengharamkan umat Islam memilih, secara tidak langsung dia telah membuka bebas harapan bagi umat non Islam untuk menggunakan hak pilih mereka. Itu berarti HTI memperbanyak suara bagi pihak lain sehingga membuat Islam berada di gerbang kehancuran.
·        Bagaimana pendapat kyai tentang para calon pemimpin yang terus memaksa utuk tetap menjadi pemimpin?

          Terkadang sikap ngeyel untuk menjadi pemimpin itu wajib, asalkan tidak mengikuti hawa nafsu atau karena adanya faktor lain. Seperti ketidakrelaan apabila pundak pemerintahan negara jatuh ditangan orang yang dzalim atau non muslim sehingga akan berdampak buruk kepada masa depan negara kita.
          Sebagai gambarannya, ketika pemilihan kepala desa berlangsung dengan dua kandidat atau calon. Calon A tidak shalat, fasik lebih lagi non muslim. Dia memakai belbagai cara misalnya dengan membagi-bagikan uang (money politic) dan lain sebagainya, sementara calon B adalah seorang muslim qana’ah, dia menerima apa adanya. Secara tidak langsung dia telah mempersilahkan calon A yang non muslim untuk menjadi pemimpin dengan menyerahkan kemenangan di pihak lawan. Nah kondisi seperti itulah wajib bagi calon B yang muslim untuk ngotot, kalau mereka memakai uang kita juga harus memakai uang. Tapi uang tersebut hanya sebatas Daf’ul mudharat atau Daf’ul mafasid bukan karena kepentingan pribadi. Namun lebih didasari ketidakrelaan apabila desa tersebut dipimpin oleh pemimpin yang tidak jelas asal usul agama, shalat dan akhlaknya. red


0 komentar:

Post a Comment