Majalah al Bashiroh -mencerahkan rohani bangsa-

Translate

Wednesday, November 27, 2013

Menimbang Penerapan Ekonomi Syariah di Indonesia

Salah seorang sahabat melihat sosok pria kekar yang tampak kuat, giat dan rajin bekerja, beliau berkomentar  "Sungguh hebat jika kemampuan pemuda tersebut dikontribusikan untuk Fisabilillah" seketika Nabi S.A.W. menanggapi komentar sahabat itu "Jangan memvonis seperti itu, jika usaha yang ia lakukan untuk menjaga diri dari meminta-minta dan menahan dari bantuan manusia, maka hal tersebut merupakan bentuk Fisabilillah,  jika usahanya untuk mencukupi kedua orang tua atau anaknya yang lemah untuk bekerja, maka itu juga termasuk Fisabilillah, jika ia berusaha hanya untuk bersombong diri dan memperbanyak harta, maka hal tersebut termasuk Fisabilissaythan".
Sepenggal kisah ini mengindikasikan bahwa sebagai manusia kita tetap membutuhkan aktifitas dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan-tujuan yang jelas tentunya.
Agama Islam hadir sebagai Rahmatan lilalamin menuntun segala bentuk aspek kehidupan, dari kebersihan pribadi, hubungan  spiritual (vertikal/Ibadah) sampai hubungan sosial (horizontal/Muamalah).
Bidang ekonomi sendiri merupakan salah satu cabang dari jaringan muamalah yang telah diatur sedemikian rupa dalam syariat Islam. Salah satu tujuannya adalah Hifdzul-Mal (menjaga harta) dan Hifdzul-irdhi (menjaga harga diri) baik dalam literatur kenegaraan atau individual.
Adanya Baitul Mal, konsep zakat, shadaqah, fidyah dan memerdekakan budak merupakan bentuk kontribusi Islam dalam mensejahterakan masyarakat dan membangun negara. Karena pada dasarnya kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara dapat dibentuk dan dirancang dari rakyat itu sendiri.
Peran pengusaha dan orang kaya dalam membangun serta mensejahterakan masyarakat sangat signifikan jika diaplikasikan dengan konsep yang telah dirancang oleh Islam.
Tapi, realitanya di Indonesia hampir semua aktivitas ekonomi sangat jauh dari petunjuk syariat yang ada. Bahkan hal ini terjadi pada semua kalangan. Orang-orang berlatarbelakang pendidikan agama mulai memandang rambu-rambu syariat dengan sebelah mata dalam transaksi ekonomi, terlebih lagi memprioritaskan pengusaha-pengusaha yang hanya mengedepankan keuntungan pribadi.
Syariat Islam menggunakan konsep "an-Taradhin" (saling rela) dalam ketetapan jual beli, meskipun begitu para ulama merumuskan syarat ijab-qobul dalam transaksi secara transparan karena kerelaan adalah sesuatu yang samar sehingga harus jelas. Jika tidak terlaksana ijab-qobul secara jelas, maka keabsahan jual beli menjadi Fasad (tidak sah) dan pelakunya dianggap melakukan dosa (dosa kecil). Apabila seseorang terlalu sering melakukan dosa kecil maka ia akan tergolong sebagai orang fasik.
Selain penerapan syariat Islam dalam kegiatan ekonomi tidak dikenal lagi, etika Islam dalam ekonomi juga mengalami degradisi secara drastis. Esensi konsep Rasulullah S.A.W. 'Samhan idza ba'a, samhan idza isytara, samhan idza qadha, samhan idza iqtadha' (mudah menjual, membeli, membayar hutang dan menghutangkan) sudah ditinggalkan oleh semua kalangan. Para pelaku ekonomi tingkat atas menggenggam kekuasaan dengan mempermainkan harga pasar, harga melambung tinggi dan masyarakatlah yang menjadi korban. Kebijakan pemerintah yang dianggap tidak becus dalam menangani kemakmuran rakyat. Meskipun dalam  berbagai sektor ekonomi berkembang, namun perekonomian rakyat jatuh, rakyat tidak sejahtera seperti yang seharusnya. Pengusaha kecil dan petani semakin terpuruk. Pasar bebas telah diterapkan dengan menurunkan bea masuk dengan menandatangani ASEAN-China Free Treade Area (ACFTA) melalui keputusan menteri keuangan No. 235/PMK.011/2008 dan ASEAN-Korea FTA dengan surat keputusan No. 236/PMK.011/2008. Masing-masing keputusan mentri itu berimplikasi pada penurunan tarif barang impor dari 5% menjadi 0% dari sekitar 8.000 Item.
Bahan sandang pangan yang terbaik diimpor, sedangkan harga di lapangan ditekan sehingga melunjak tinggi, lagi-lagi petani dan masyarakat kecil yang tertindas. Perekonomian Indonesia seperti ini sangat memprihatinkan.
Belakangan ini yang marak setelah kasus daging dan kedelai adalah fenomena gula rafinasi. Ribuan petani tebu menyerbu Kementrian Perdagangan. Mereka menuntut anjloknya harga gula lokal. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengeluh karena enam bulan yang lalu, harga gula lokal berkisar Rp. 10.400, disebabkan beredarnya gula rafinasi impor di pasaran, padahal seharusnya hanya digunakan untuk industri makanan dan minuman. Gula lokal turun menjadi Rp. 9.200, hal ini terjadi karena keputusan kemendag tahun lalu atas izin impor gula rafinasi yang mencapai 2,8 juta ton. Padahal kebutuhan nasional akan gula rafinasi hanya 2,2 juta ton.
Fenomena ini bisa kita cermati lebih mendalam, betapa masyarakat tertekan dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Padahal kasus tersebut berdasarkan langkah  pemerintah atau memang merupakan permainan politik yang hanya bertujuan demi kepentingan beberapa kelompok. Lagi-lagi rakyat yang menjadi korbannya. Lagi-lagi negara asing yang menseting ekonomi di Indonesia.
Selain tentang gula rafinasi, Indonesia masih punya banyak cerita tentang ekonomi yang menegangkan. Diantaranya adalah kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan Inggris yang bernilai USD 7 miliar, atau setara Rp 80,4 triliun.
Meski bilateral antara Indonesia dan Inggris ini difokuskan di sektor perdagangan dan investasi, sains dan inovasi serta pendidikan, tapi tetap saja, implementasinya jika tidak diatur dan dilaksanakan dengan cermat, maka sama artinya kita rela Indonesia dijajah oleh Inggris untuk kedua kalinya.
Belum lagi kita akan menghadapi Masyarakat  Ekonomi Asean (MEA) pada 2015 mendatang, jika produk Indonesia tidak dapat bersaing, maka perekonomian kita dikhawatirkan akan semakin tersungkur. Dampak tersebut tentu mempengaruhi banyak element. Apalagi Indonesia masih terbelakang dalam daya saing Internasional. World Competitiveness Report 2012-2013 mencatat Indonesia pada peringkat ke 50 dari 144 Negara, rendahnya daya saing ini  tentu berpengaruh pada perkembangan perekonomian di Indonesia.
Kebangkitan dan perkembangan perekonomian di Indonesia bisa diupayakan dan  dimulai dari diri kita sendiri, sekiranya kita lebih cermat dan teliti bertransaksi, mengaplikasikan tuntunan syariat sampai tujuan-tujuan ekonomi yang bisa memperbaiki kehidupan masyarakat dan tidak tamak dalam memperkaya pribadi tanpa memandang maslahat orang-orang sekitar kita.
Dengan membeli produk Indonesia, kita bisa lebih berperan dalam menstabilkan perekonomian bagi bangsa Indonesia, tentu dengan etika ekonomi syariat yang berlaku. Wallahu A'lam. Usamah Ali Firdaus


0 komentar:

Post a Comment